Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan di tengah masih berlanjutnya tekanan harga sejumlah komoditas strategis. Pemprov menegaskan stabilitas harga menjadi prioritas untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pasokan pangan tetap aman di seluruh kabupaten/kota.
Komitmen itu disampaikan usai Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin, 18 Mei 2026. Rakor diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah tidak hanya aktif dalam forum koordinasi, tetapi juga melakukan intervensi nyata di lapangan. Menurut dia, pengendalian inflasi harus dilakukan melalui pemantauan harga harian hingga operasi pasar secara rutin.
“Pemerintah pusat berharap daerah berupaya mengendalikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi agar masyarakat membeli dengan harga yang baik,” ujar Tomsi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi nasional pada April 2026 tercatat 0,13 persen secara bulanan. Sementara inflasi tahunan berada di angka 2,42 persen dan inflasi tahun kalender mencapai 1,06 persen.
Meski masih berada dalam rentang sasaran nasional, pemerintah pusat meminta daerah tetap waspada terhadap potensi lonjakan harga pangan. Komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir dinilai menjadi penyumbang inflasi yang paling sensitif terhadap distribusi dan pasokan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebut stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi kelancaran distribusi antarwilayah. Karena itu, koordinasi antardaerah dinilai menjadi faktor penting untuk menekan disparitas harga.
Pemprov Lampung menyatakan akan memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah kabupaten/kota. Langkah yang disiapkan meliputi pemantauan harga di pasar tradisional, pengawasan distribusi komoditas strategis, hingga penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga pasoka
Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah pemasok pangan di Sumatera. Stabilitas harga di provinsi ini dinilai berpengaruh terhadap rantai distribusi pangan regional, terutama untuk komoditas beras, jagung, singkong, dan hortikultura.
Dalam rakor tersebut, kementerian dan lembaga seperti Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog juga melaporkan kondisi stok pangan nasional yang masih mencukupi. Pemerintah daerah diminta memastikan cadangan pangan tersedia dan distribusi berjalan lancar menjelang periode konsumsi tinggi pertengahan tahun.
Pemprov Lampung menilai pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, intervensi harga disebut akan terus dilakukan secara terukur agar kenaikan harga tidak membebani rumah tangga masyarakat.